Pertemuan 9 membahas tentang E-Government
A. Definisi E-Government
Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik.
B. Tahapan E-Government
- Implementasi: memperkenalkan kemunculannya pada masyarakat
- Pengembangan: situs pemerintah bertambah, informasi menjadi semakin dinamis
- Interaktif : user bisa mengunduh form, berkomunikasi melalui email maupun real-time chat
- Transaksional: user bisa membayar layanan secara online
- Full-electronic: e-government sudah terintegrasi diseluruh sektor pemerintahan
C. Tujuan implementasi E-Government
- Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatanteknologi IT dalam proses penyelenggaraan pemerintah
- Terbentuknya pemerintah yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif
- Perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja kepemerintahan
D. Sasaran Pembangunan E-Government
- Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau
- Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional
- Pembentukan mekanisme komunikasi antar lembaga pemerintah serta penyediaan fasilitas bagi partisipasi masyarakat dalam proses kepemerintahan
- Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah
E. Menuju E-Government
Beberapa contoh fungsi kepemerintahan yang penyelenggaraannya dapat dibantu melalui sistem elektronik adalah:
- Pelayanan Masyarakat
- Kepegawaian
- Keuangan Daerah
- Pengelolaan Aset
- Dan sebagainya
F. Kerangka Arsitektur E-Government
Salah satu kunci e-government adalah pemanfaatan ICT. Beberapa hal mendasar tentang pemanfaatan ICT ini berkaitan dengan:
- Penggunaan Internet
- Penggunaan Infrastruktur Telematika
- Penggunaan Sistem Aplikasi
- Standarisasi Metadata
- Transaksi dan Pertukaran Data Elektronik
- Sistem Dokumentasi Elektronik
G. Jenis-jenis E-Government
- Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat (G2C: Government To Citizen)
- Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan dan kepentingan kalangan bisnis (G2B: Government To Business)
- Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan internal lembaga kepemerintahan, atau kebutuhan dari pemerintahan daerah lainnya (G2G: Government To Government)
H. Hambatan E-Government
- Kultur Berbagi Belum Ada: Kultur berbagi (sharing) informasi dan mempermudah urusan belum terbiasa dikalangan masyarakat Indonesia.
- Kultur Mendokumentasi Belum Lazim: Salah satu kesulitan besar yang kita hadapi adalah kurangnya kebiasaan mendokumentasi (apa saja).
- Kultur SDM yang Handal: Teknologi informasi merupakan sebuah bidang yang baru. Pemerintah jarang yang memiliki SDM yang handal di bidang teknologi informasi.
- Infrastruktur yang Mahal dan Belum Memadai: Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia memang masih belum tersebar secara merata. Di berbagai daerah di Indonesia masih belum tersedia saluran telepon, atau bahkan aliran listrik.
- Tempat Akses yang Terbatas: Diberbagai tempat di luar negeri, pemerintah dan masyarakat bergotong-royong untuk menciptakan access point yang terjangkau, misalnya di perpustakaan.
I. Strategi Pengembangan E-Goverment
- Mengembangkan sistem pelayanan yang handal dan terpecaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas.
- Menata sistem manajemen proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik
- Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal
J. Permasalahan E-Goverment di Indonesia
- Knowledge Level: Hanya beberapa pejabat pemerintahan yang mengerti apan itu e-Government
- Organizational Level: Adanya sistem sentralisasi di pemerintah membuat tidak bisa mendelekasikan kekuasaan untuk pengambilan keputusan
- Financial Level: Terbatasnya dana untuk pengembangan e-Government dan pengembangan sistem berbasis proyek tidak dapat menjamin kelangsungan dari e-Government itu sendiri
- Legal Level: Infrastruktur hukum untuk mendukung e-Government belum sepenuhnya diterapkan.
- Management Level: Proyek-proyek e-Government biasanya tidak direncanakan dan dikelola dengan baik.
- Technical Level: Keterbatasan sarana prasarana dan akses terhadap e-Government.
- Cultural Level: Masih ada hambatan kecepatan perkembangan antara ICT dan perubahan kebudayaan
Komentar
Posting Komentar