Pertemuan 9 membahas tentang E-Government

 A. Definisi E-Government

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik.


B. Tahapan E-Government

- Implementasi: memperkenalkan kemunculannya pada masyarakat

- Pengembangan: situs pemerintah bertambah, informasi menjadi semakin dinamis

- Interaktif : user bisa mengunduh form, berkomunikasi melalui email maupun real-time chat

- Transaksional: user bisa membayar layanan secara online

- Full-electronic: e-government sudah terintegrasi diseluruh sektor pemerintahan


 C. Tujuan implementasi E-Government

- Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatanteknologi IT dalam proses penyelenggaraan    pemerintah

- Terbentuknya pemerintah yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara      efektif

- Perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja kepemerintahan


D. Sasaran Pembangunan E-Government

- Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau

- Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan dan memperkuat                  kemampuan perekonomian menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional

- Pembentukan mekanisme komunikasi antar lembaga pemerintah serta penyediaan fasilitas bagi              partisipasi masyarakat dalam proses kepemerintahan

- Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar          transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah


E. Menuju E-Government

Beberapa contoh fungsi kepemerintahan yang penyelenggaraannya dapat dibantu melalui sistem elektronik adalah:

- Pelayanan Masyarakat

- Kepegawaian

- Keuangan Daerah

- Pengelolaan Aset

- Dan sebagainya


F. Kerangka Arsitektur E-Government

Salah satu kunci e-government adalah pemanfaatan ICT. Beberapa hal mendasar tentang pemanfaatan ICT ini berkaitan dengan:

- Penggunaan Internet

- Penggunaan Infrastruktur Telematika

- Penggunaan Sistem Aplikasi

- Standarisasi Metadata

- Transaksi dan Pertukaran Data Elektronik

- Sistem Dokumentasi Elektronik


G. Jenis-jenis E-Government

- Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan dan                  kepentingan masyarakat (G2C: Government To Citizen)

- Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan dan                  kepentingan kalangan bisnis (G2B: Government To Business)

- Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan internal              lembaga kepemerintahan, atau kebutuhan dari pemerintahan daerah lainnya (G2G: Government To       Government)


H. Hambatan E-Government

- Kultur Berbagi Belum Ada: Kultur berbagi (sharing) informasi dan mempermudah urusan belum       terbiasa dikalangan masyarakat Indonesia.

- Kultur Mendokumentasi Belum Lazim: Salah satu kesulitan besar yang kita hadapi adalah                   kurangnya  kebiasaan mendokumentasi (apa saja).

- Kultur SDM yang Handal: Teknologi informasi merupakan sebuah bidang yang baru. Pemerintah       jarang yang memiliki SDM yang handal di bidang teknologi informasi.

- Infrastruktur yang Mahal dan Belum Memadai: Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia memang   masih belum tersebar secara merata. Di berbagai daerah di Indonesia masih belum tersedia saluran          telepon, atau bahkan aliran listrik.

- Tempat Akses yang Terbatas: Diberbagai tempat di luar negeri, pemerintah dan masyarakat                  bergotong-royong untuk menciptakan access point yang terjangkau, misalnya di perpustakaan.


I. Strategi Pengembangan E-Goverment

- Mengembangkan sistem pelayanan yang handal dan terpecaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas.

- Menata sistem manajemen proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik

- Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal


J. Permasalahan E-Goverment di Indonesia 

- Knowledge Level: Hanya beberapa pejabat pemerintahan yang mengerti apan itu e-Government

- Organizational Level: Adanya sistem sentralisasi di pemerintah membuat tidak bisa mendelekasikan    kekuasaan untuk pengambilan keputusan 

- Financial Level: Terbatasnya dana untuk pengembangan e-Government dan pengembangan sistem      berbasis proyek tidak dapat menjamin kelangsungan dari e-Government itu sendiri

- Legal Level: Infrastruktur hukum untuk mendukung e-Government belum sepenuhnya diterapkan.

- Management Level: Proyek-proyek e-Government biasanya tidak direncanakan dan dikelola dengan     baik.

- Technical Level: Keterbatasan sarana prasarana dan akses terhadap e-Government.

- Cultural Level: Masih ada hambatan kecepatan perkembangan antara ICT dan perubahan                       kebudayaan

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pertemuan 4 membahas Strategi dalam E-business

Pertemuan 5 membahas tentang Evolusi E-Business

ILLEGAL CONTENTS